Jelang Pilkada , Intimidasi PNS Luar Tomohon Wajib Berdomisili

TOMOHON,MS–Kepastian pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang mulai mendapat reaksi politik dari sejumlah pejabat lingkup Pemkot Tomohon, apalagi sekedar cari muka bagi kandidat berlebel incumbent yang lagi berkuasa, parahnya lagi oknum pejabat tertentu terindikasi atas jabatannya menggalang dukungan dan intimidasi terhadap PNS.

Bentuk intimidasi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah mendesak pegawai negeri sipil yang domisilii luar kota Tomohon wajib menetap dan memiliki identitas kependudukan guna kepentingan politik praktis kandidat incumbent.

Bocornya upaya intimidasi itu mendapat reaksi keras dari elemen warga dan organisasi kepemudaan, kali ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dengann jelas menolak indikasi upaya intimidasi bagi pegawai negeri.  

Ketua GMKI Jabes Kanter mengatakan,”secara etika moral hal ini tidak dapat diterima, karena oknum pejabat yang terindikasi terlibat sama sekali tidak layak dicontohi apalagi hal itu tidak pantas dilakukan pejabat pemerintahan, karena menyangkut hak politik merupakan hak pribadi personil PNS, sedangkan indikasi yang mencuat ini bagi GMKI akan lakukan investigasi tehadap oknum tertentu, jika ternyata  melakukan maka akan dilakukan  langkah hukum, yang pasti akan ada tim investigasi disebar guna mencari fakta dan menerima delik aduan” ujar Kanter.  

Senada dengan itu, Drs Paulus Sembel menegaskan,”migrasi penduduk untuk  kepentingan politik adalah suatu pelanggaran berat, jika ada dua alat bukti serta hal itu dilakukan secara sengaja oleh pejabat pemerintahan, maka itu sudah merupakan tindak pidana, silahkan saja PNS mengadukan, melaporkan bila ada upaya pemaksaan soal mitigasi kependudukan yang berlebel kepentingan politik”, ujar pengamat pemerintahan.(Yongkie.S)