![]() |
Lurah Karame, Boyke Pandean |
TELEGRAF- Pihak pemerintah wilayah seperti kelurahan sering menjadi sasaran emosi oleh masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima beras miskin (raskin).
Seperti pengakuan Lurah Karame, Boyke Pandean kepada telegrafnews.co mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya melibatkan pemerintah untuk mengambil data penerima raskin.
“Seharusnya BPS berkordonasi dengan kelurahan yang akan di survei, jangan mengambil data sendiri, karena kami yang lebih mengenal warga kami. Jika nama mereka tidak dimasukan, maka pihak kelurahan yang menjadi sasaran, dan kami menjadi serba salah,” kata Pandean.
Sementara itu, Lurah Maasing Mohammad Windu mengatakan, banyak warganya yang tidak dapat akibat data BPS.
“Di wilayah saya ada yang sudah janda selama 6 tahun sampai 9 tahun, tapi namanya tidak tedaftar. Jadi tahun ini saya akan minta kepada kepala lingkungan untuk mendampingi BPS ketika melakukan survei untuk pendataan yang akan dikeluarkan pada 2017,” tegasnya. (nanang noholo)
Tidak ada komentar