Sehan Dorong Pembentukan Propinsi Nusa Utara

Ketua DPW PAN Sulut Sehan Landjar membawakan sambutan (rey/telegrafnews)

TELEGRAF- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sulawesi Utara (Sulut) Sehan Salim Landjar mendorong pembetukan Propinsi Nusa Utara sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina.

Menurutnya, pembentukan propinsi Nusa Utara bukan semata-mata untuk kepentingan orang Talaud, Sitaro dan Sangihe, tapi kepentingan Sulut dan Indonesia.

“Jika satu bidang tanah tengahnya diambil orang tanah anda tidak hilang. Tetapi jika batasnya tidak jelas tanah anda tidak jelas. Demikian juga jika Talaud sebagai perbatasan tidak jelas (masyarakat belum sejahtera), maka Indonesia juga tidak jelas. Solusinya, jadikan Nusa Utara sebagai propinsi sehingga kemakmuran rakyat meningkat,” tegas Eyang, sapaan Bupati Bolamongondouw Timur, dalam sambutan membuka secara resmi Musyawarah Daerah II  PAN Talaud, di Aula Shekina Melonguane, Kamis (6/10) 2016.

Menurutnya, letak Talaud, Sangihe dan Sitaro di kepulauan, dengan keadaan geografis yang sulit, ditambah ketergantungan pasokan barang-barang kebutuhan pokok dari Manado membuat warga di tiga kabupaten tersebut sulit meningkatkan kesejahteraannya.

Dikatakan, pendapatan masyarakat mungkin baik, tapi daya beli masyarakatnya menjadi lemah karena tingkat kemahalan, akibat inflasi yang cukup tinggi dikisaran belasan persen.

“Tingkat inflasi itu tidak bisa ditekan, kalau budgetnya tidak cukup. Dan untuk menaikan budget itu, solusinya hanya dengan menjadikan Nusa Utara sebagai propinsi,” tandasnya.

Dia menekankan, batas minimal 5 kabupaten/kota untuk menjadi propinsi tidak menjadi halangan.

“Tidak melanggar UUD 1945, tiga kabupaten jadi satu propinsi. Di Papua hanya tiga kabupaten dengan seratus ribu lebih penduduk; seratus lima ribu dan seratus tujuh belas ribu,  bisa jadi dua propinsi. Itu boleh kok, kenapa Nusa Utara tidak. Jadi lex spesialis,” tegasnya.

Ditambahkannya, pembentukan Propinsi Nusa Utara membutuhkan tekad dan komitmen bersama. Semua partai politik, LSM dan masyarakat serta pemerintah harus terus menyuarakannya.
(reynaldus atapunang)