Diskusi Malam Menyimak Munir Ungkap Fakta HAM Masa Lalu

TELEGRAF–  Gema Demokrasi yang juga terdiri dalam beberapa tim advokasi dan pegiat HAM lainnya melaksanakan “Malam Menyimak Munir Pekan Merawat Ingatan 12 Tahun Munir Melawan Lupa” di Gedung LBH Jakarta pada Minggu (4/9) 2016.

Acara didesain dengan nonton bersama itu, sebelumnya melaksanakan diskusi tentang “Munir dan Pelanggaran HAM Masa Lalu.” Dalam diskusi tersebut menghadirkan narasumber seperti; mas Fery  K (Kontras), Legimin (Korban ’65), Wanmayeti (Korban Tanjung Priok/IKOHI), Indria F (AJAR), dan juga dimoderatori oleh Ninis (Kontras).

Masalah HAM masa lalu memang menjadi PR bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini, apalagi selama masa kampanye Jokowi yang tidak memiliki dosa masa lalu menjadi harapan besar bagi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Indria F.

Menurut Indria F (AJAR) banyak dari kita merasa kecewa dengan pemerintahan sekarang, karena justru menempatkan orang-orang yang sebenarnya adalah aktor dari pelanggaran HAM itu malah ditempatkan dalam kabinet, terlebih khusus mereka malah menduduki posisi yang sangat vital di pemerintahan.

“Bagaimana mungkin masalah HAM masa lalu bisa diselesaikan, sementara mereka yang pernah terlibat dalam kasus HAM tersebut berada dalam pemerintahan” ungkap Indria.

Sementara  Fery K (aktivis Kontras) mengatakan, misalnya dalam kasus Munir, sudah 12 tahun kasus Munir terus kita perjuangkan tapi baru satu orang pelaku yang ditangkap oleh pemerintah, itu pun belakangan pemerintah membebaskannya, dan dia kembali melaksanakan aktivitasnya secara normal.
Pemerintah menurutnya memang tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran masa lalu.
 

Salah satu Aktivis HAM yang juga hadir dalam acara tersebut berpendapat bahwa pemerintahan sama sekali tidak memiliki political will dalam mengungkapkan kasus ini. Menurutnya, kematian munir itu memang sengaja dibunuh.
 

“Munir selama masa hidupnya ditakuti, dan matinya pun juga ditakuti. Hal tersebut karena Munir dianggap sebagai ancaman bagi Negara”, jelas Ega, salah seorang aktivis HAM dan juga merupakan lulusan Kalabahu 36, di kantor LBHI (4/9) 2016.