Sembel : Banyak Kebijakan Walikota Dinilai Langgar Aturan

TOMOHON,MS – Sejumlah kebijakan publik yang di telorkan Walikota Jimmy F Eman mendapat penilaian
Tidak tepat dan cenderung melanggar aturan perundang-undangan, menurut Drs Paulus Sembel pemerhati pemerintahan mengungkapkan, dalam beberapa kebijakan strategis sering mengambil keputusan salah apalagi hanya berdasarkan kemauan sendiri dan tidak melalui mekanisme yang benar.

Mantan anggota DPRD itu mencontohkan,”pengangkatan Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak boleh seenaknya diangkat tanpa melalui mekanisme sesuai undang-undang, apalagi
harus mendapt persetujuan pimpinan dewan, ingat pimpinan dewan bersifat kolektif kologial dan tidak berdiri sendiri, karena sudah jelas dalam aturan” ujar Sembel yang pernah menjabat Ketua komisi A bidang pemerintahan itu.

Dijelaskan pula,”walaupun penempatan sekretaris dewan ini merupakan hak prerogatif kepala daerah tapi harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD, begitupula pengangkatan aparatur pemerintah lainnya seperti Lurah seenaknya diangkat tanpa
melihat kompetensi dan kapabilitas dalam tugas
Pekerjaan, begitupun guru yang harusnya dibutuhkan sebagai tenaga pendidik justru ditempatkan pada jabatan teknis struktural,’ jelasnya.

Lanjut dikatakan,”sebagai kepala pemerintahan semestinya memahami betul aturan kepegawaian/ASN atau bisa saja hal itu disengaja dilanggar?, selain itu wajar saja kalau walikota punya kebijakan like and dislike guna menempatkan siapa saja menurut kemauan tapi harus melihat aturan yang ada ingat bahwa jabatan publik yang melekat dipilih oleh rakyat sehingga tidak se-enaknya menjalankan pemerintahan dengan kemauan sendiri sebab konsekuensi kedepan yang akan berdampak buruk terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan”kuncinya.
(Yongkie.S)