Wujudkan Kedaulatan Pangan, Pemerintah Harus Berpihak Kepada Petani

TELEGRAF-Untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pemerintah daerah diminta agar lebih berpihak kepada para petani.

Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Talaud, Anatarius Tiolong, kepada Telegrafnews.co, Jumat (28/10) siang, mengatakan yang dibutuhkan warga di Kepulauan Talaud saat ini bukan sekedar ketahanan (ketersedian) pangan, tapi paling utama adalah kedaulatan pangan agar tingkat inflasi pada barang-barang kebutuhan seperti beras dan holtikultura, yang umumnya masih didatangkan dari Manado, bisa ditekan.

Menurutnya, mayoritas penduduk Talaud yang adalah petani ditambah lahan pertanian yang cukup luas dan subur menjadi modal dasar yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

 “Masalahnya sekarang adalah apakah pemerintah daerah dan DPRD kita itu berpihak kepada para petani atau tidak? Sebab kedaulatan pangan akan terwujud, hanya bila pemerintah daerah dan DPRD-nya benar-benar berpihak kepada para petani. Menjadikan pertanian sebagai program pembangunan prioritas, bukan sekedar tambahan dalam sebuah bingkai proyek,” tandas Anggota Fraksi Gerindera DPRD Talaud itu.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Talaud pemerintah daerah perlu memiliki grand desain pembangunan pertanian yang kompreshensif dan mendesak dilakukan saat ini adalah pemetaan dan penetapan kawasan pertanian dan pembangunan irigasi yang memadai. Penyedian sarana pengolahan lahan, bibit dan pupuk yang cukup dan disalurkan secara tepat serta memberikan pengetahuan dan pendampingan yang intens kepada para petani yang umumnya masih bertani secara tradisional.

 “Selain itu, yang mendesak juga dilakukan saat ini adalah memelihara dan melindungi serta menindak tegas oknum yang melakukan pembalakan liar, terutama di kawasan hutan lindung. Karena itu menjadi salah satu sebab utama mengapa debit air di beberapa bendungan di Talaud mulai berkurang,” kuncinya. (reynaldus atapunang).