Pengamat: Sistim Kerja Pelayanan di Pemerintahan Bobrok !!

TELEGRAF-Kejadian menimpa salah satu warga Paseban, Senen, Jakarta Pusat soal pengurusan e-KTP yang dinilai tak becus, hampir merambah semua daerah. Hal tersebut yang membuat pengamat Pusat Tata Kelola (Pustaka) RI, Rudiansyah angkat bicara.

Pendiri sekaligus pengamat Pustaka RI ini mengatakan bahwa kerja-kerja pemerintahan memang masih terbilang bobrok. Mereka belum mampu melakukan kualitas pelayanan yang baik, padahal Negara telah menghabiskan banyak anggaran untuk pemberdayaan aparatur sipil.

“Pemerintah kita memang bobrok. Untuk mengurus administrasi jenjangnya begitu panjang, padahal kita masuk di era modern yang di mana pelayanan seperti itu sudah diterapkan dengan model digital dan online,” ucap Rudiansyah ketika dihubungi Telegraf.co di Jakarta, Senin (10/10) 2016.

Pada saat dikonfirmasi oleh wartawan kami, soal persiapan blangko e-KTP yang masih kosong di kementerian, Rudi yang sedang berada di luar negeri menyampaikan pesan bahwa yang perlu disalahkan ini adalah pejabat teras di tataran elit kementerian. Menurutnya, urusan KTP saja bisa terjadi korupsi,  apalagi urusan yang lain.

“Ya, elit teras pejabat setingkat Menteri atau Dirjenlah yang perlu disalahkan. Karena ulah mereka di atas akhirnya merembes ke bawah,” lanjut Rudi.

Penilaian Rudy terhadap elit Kementerian tentu berdasarkan data. Sebab KPK  telah mentersangkakan Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diduga melakukan Korupsi e-KTP sehingga merugikan Negara sebasar Rp 2 triliun.(amie)