Isi Kontrak Anies dengan Warga Dinilai Konyol

TELEGRAF– Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh warga Tanah Merah, Jakarta Utara. Kontrak politik itu ditandatangani saat Anies berkunjung ke daerah tersebut pada Jumat (2/10) 2016, lalu.

Warga Tanah Merah siap memenangkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebuayaan itu dengan syarat tidak melakukan penggusuran jika nanti terpilih menjadi gubernur DKI menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kontrak politik ini, mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, salah satu isi dari kontrak politik adalah melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Hal ini dinilai tidaklah masuk akal. Tidak ada satu pun aturan yang membolehkan warga mengkapling tanah yang bukan haknya.

(baca juga: Jika Terpilih Gubernur, Anis Tak Jamin Jakarta Tanpa Penggusuran)

Karena itu, jika kontrak politik itu terwujud, maka bukan tidak mungkin warga akan seenaknya mengkapling tanah yang bukan miliknya.

Akademisi dari universitas Paramadina, AG Eka Wenats Wuryanta menyebut isi kontrak politik tersebut sangatlah konyol. Menurutnya, hal itu bisa berpotensi memunculkan konflik sosial.

“Itu berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebuah kekonyolan seorang Anies Baswedan meneken kontrak politik yang melanggar aturan,” kata Eka ke telegrafnews.co, Senin (3/10) 2016. (watir pradhika)