Dengar Arahan Sri Mulyani, Bupati Minahasa Perketat Pengelolaan Anggaran

TELEGRAF- Pada 2015, angka lembaga negara dan kementerian serta pemerintah daerah, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran, mengalami peningkatan.

Menurut Keuangan Sri Mulyani, dari 275 entitas pada 2014 angka kenaikannya menjadi 367 entitas pada tahun 2015 dan pemberian opininya diserahkan di 2016.

“Itu peningkatan yang signifikan. Wajar Tanpa Pengecualian adalah
opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan
atau audit internal yang bebas dari salah saji material. Jika sebuah
lembaga mendapat opini WTP berarti auditor BPK meyakini lembaga ini
telah melakukan prinsip akuntansi dengan baik,” ungkap Menku RI ini dihadapan kepala daerah dalam nya Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Selasa (20/9) 2016.

Menkeu menambahkan adapun 367 entitas penerima WTP tersebut terdiri
atas 56 kementerian dan lembaga negara, 29 dari pemerintah provinsi, 222
pemerintah kabupaten dan 60 pemerintah kota. Dari angka tersebut ada 37
entitas konsisten mendapat WTP selama lima tahun berturut-turut.

“Angka-angka
tersebut masih jauh dari sempurna. Masih ada lembaga dan pemerintah
daerah yang belum berhasil mencapai WTP. Harapannya, melalui Rakernas
akuntansi dan pelaporan keuangan 2016 ini akan makin banyak yang bisa
mendapat WTP ke depan nanti,” pungkasnya. 

Mendengar pemaparan Menkeu, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi bersama jajaran Pemkab Minahasa, berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan dan akuntabilitas anggaran daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.