TELEGRAFNEWS – Sikap protes warga atas hasil seleksi Kepala Lingkungan (Pala) mulai disampaikan ke para wakil rakyat, penghuni kantor Dekot Manado.
Saat ini, mulai timbul kekhawatiran dari para Legislator Manado, polemik hasil seleksi Pala akan berujung pada tidak maksimalnya penyelenggaraan program-program Pemkot Manado di seluruh wilayah yang terkena dampak masalah seleksi Pala tersebut.
Persoalan hasil seleksi Pala ini pun dituding sebagai dampak dari ketidak-mampuan Tim seleksi yang mengabaikan seluruh usulan para Legislator Manado.
“Kami lihat saat ini banyak masyarakat yang kurang puas dengan hasil seleksi Tim Pansel Pemkot. Sebagai anggota dewan tentunya kami telah menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggara pemerintahan dengan baik. Kami telah memberi masukan kepada Tim Pansel, bukan kami nepotisme, tapi kami berhak memberi masukan kepada Pemkot, soal seleksi Pala ini,” kata Sonny Lela, ketua Fraksi Golkar Manado ini kepada TelegrafNews, Selasa (7/2) 2017.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan para Legislator Manado, terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja Pala yang berujung pada sikap protes warga, dengan harapan agar Tim Pansel harus lebih selektif dalam tahapan seleksi.
“Banyak persoalan yang pernah muncul karena kinerja Pala. Contohnya, banyak Pala hanya pilih kasih membagi Raskin, membuat KTP/KK mereka minta bayar, bansos bencana pendataan hanya kerabat/keluarga, bahkan ada yang pemabuk. Inilah alasan yang kami sampaikan, karena tentu kami lebih tau. Tetapi kenyataan tidak digubris, mungkin lupa atau dilupakan. Saya takut nanti bisa terganggu program-program cerdas Pemkot Manado,” .
Lela pun menghimbau kepada seluruh pejabat Pemkot Manado agar segera menyikapi persoalan seleksi Pala ini secara arif dan bijaksana.
“Sekot, Assiten I, Assisten 2, para camat harus proaktif dan cerdas. Lihat saat di kantor dewan, banyak warga yang datang demo, karena mereka merasakan tidak rasa aman lagi. Mereka khawatir ketika Pala yang dipilih tidak dapat menjalankan peraturan dan program pemerintah secara adil dan jujur,” pungkasnya.
Ditambahkan Lela, regulasi terkait pemilihan Pala telah dirampungkan oleh lembaga Dekot Manado. Tapi sayangnya, PERDA yang didalammnya diatur pemilihan secara demokratis belum mendapatkan persetujuan Pemprov Sulut.
“Dengan adanya riak-riak di masyarakat, kami akan mencari tau bagaimana dasar sistim penilaian dan parameter serta metode apa yang diterapkan oleh Tim Pansel sebelum menentukan Pala terpilih,” tegasnya. (LeKa)
Tidak ada komentar