 |
| Maurits Mantiri (ist) |
TELEGRAF- Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri disela-sela kegiatan dan kunjungan kerja keluar daerah menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai Progress Reformasi Hukum untuk beberapa masalah.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Mantiri menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan Jumat (21/10) kemarin.
Peraturan Presiden yang pertama mengenai pungutan liar yang sedianya hari ini akan dibentuk Tim Sapu Bersih dan langsung bergerak untuk pemberantasan pungli.
Di Kota Bitung sendiri, pemberantasan pungli sudah dimulai, hal ini merupakan wujud kerja nyata dalam reformasi birokrasi di era pemerintahan Max- Maurits.
Selanjutnya mengenai penyelundupan, dalam waktu dekat akan segera keluar Peraturan Presiden untuk Satuan Tugas (Satgas) penyelundupan dan segera melakukan penindakan.
“Mengingat Kota Bitung merupakan Kota Pelabuhan dan menjadi Pintu Gerbang Indonesia di wilayah Timur maka hal ini akan diseriusi oleh Pemerintah Kota, dengan adanya Program Pemerintah menyangkut IHP (International Hub Port) maka hal ini menjadi sangat sensitif,” jelasnya.
Pemerintah mengharapkan kerja sama dari semua pihak demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih. Dan dalam waktu dekat ini, juga segera akan dirilis Peraturan Presiden mengenai penanganan tilang secara online (Tilang Online) dan Pembangunan Aplikasi, agar memudahkan masyarakat serta menutup kemungkinan kegiatan pungli dan menghemat persentase pemakaian dana dari Kepolisian.
“Pemerintah Kota berharap proses ini akan membawa dampak yang baik serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” jelasnya. (arham licin)
Tidak ada komentar