Talaud, FOXKAWANUA.COM
Kepemimpinan yang tegas dan profesional tanpa intervensi politik kini menjadi standar baru dalam pemerintahan daerah Sulawesi Utara. Hal ini ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang dalam apel perdana kepemimpinannya menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik ancaman dan pencopotan jabatan berdasarkan kepentingan politik.
Pernyataan ini mendapat perhatian luas, terutama dari Pj. Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus E. Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt, yang dinilai menerapkan gaya kepemimpinan serupa dengan sang Gubernur. Pengamat Birokrasi Pemerintah, Denny Waelan, setelah melakukan kunjungan dan wawancara langsung selama seminggu di Talaud, mengungkap bahwa Manumpil benar-benar meniru kebijakan gubernur dalam menjaga profesionalitas birokrasi di Talaud.
Dalam apel perdananya pada Rabu (5/3/2025) di Kantor Gubernur Sulut, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus menegaskan bahwa pasca-Pilkada, perpecahan di tubuh birokrasi harus dihentikan. Ia menolak keras praktik ancam-mengancam serta pencopotan jabatan berdasarkan afiliasi politik.
“Saya dengar ada kabar di kabupaten/kota yang pro kanan atau pro kiri akan dicopot. Kalau seperti ini, tidak akan ada habisnya. Pilkada sudah selesai, sekarang waktunya bersatu!” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan bahwa dendam politik tidak boleh merusak profesionalitas pemerintahan.
“Saya minta di kabupaten/kota jangan ada dendam. Negara kita mau jadi apa kalau kita sibuk balas dendam?” ujarnya.
Ia pun meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan seluruh pimpinan daerah untuk memastikan harmoni di lingkungan kerja agar ASN bisa bekerja dengan tenang dan maksimal.
Pj. Bupati Talaud, Dr. Fransiscus E. Manumpil, tampaknya benar-benar mengadopsi gaya kepemimpinan Mayjen (Purn) Yulius Selvanus. Denny Walean yang telah melakukan penelitian langsung di Talaud menyimpulkan bahwa Manumpil menolak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pencopotan jabatan berdasarkan kepentingan politik.
“Manumpil menunjukkan bahwa ia bukan bupati yang mudah diintervensi. Sama seperti Gubernur, ia menjaga profesionalitas birokrasi di Talaud dengan tetap mempertahankan pejabat yang kompeten, tanpa terpengaruh tekanan politik,” ujar Denny Walean.
Tak hanya itu, Manumpil juga memastikan bahwa ASN di Talaud diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka.
“Yang dilakukan Manumpil sangat mirip dengan kebijakan gubernur. Ia memberi peluang yang sama bagi ASN agar bisa berlomba-lomba meningkatkan profesionalitas kerja. Ini adalah kepemimpinan yang modern dan berkualitas,” tambah Denny.
Apa yang dilakukan oleh Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiscus E. Manumpil mencerminkan bahwa kepemimpinan yang tegas, profesional, dan anti-intervensi politik bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan.
Dengan meniru gaya kepemimpinan Gubernur Sulut, Manumpil telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus tunduk pada tekanan politik, tetapi harus berdiri teguh dalam menjaga keadilan dan profesionalitas birokrasi.
Keberanian seperti ini patut diapresiasi, karena menciptakan stabilitas di pemerintahan daerah serta memberikan harapan baru bagi ASN dan masyarakat. Jika semakin banyak pemimpin yang seperti ini, Sulawesi Utara bisa menjadi contoh bagaimana birokrasi yang sehat dan profesional bisa dijalankan tanpa campur tangan politik praktis.
Tidak ada komentar