Main di Zona Abu-Abu, Palakat Sulut Bisa Tersandung Pasal Demi Pasal, Netizen MPR RI: Bedakan Buzzer dan Citizen Jurnalis

Manado, FOXKAWANUA.COM

Koordinator Netizen MPR RI Sulut, Surya S., menanggapi keras pernyataan akun media sosial PalakatSulut yang membela unggahannya soal pengawalan Gubernur Sulut ke Hapsa GMIM di Tombatu dengan berlindung di balik tameng citizen journalism dan kebebasan berekspresi.

“Jangan salah kaprah soal perlindungan citizen journalist. Ada syarat etik dan legalitas yang harus melekat. Bukan asal unggah lalu merasa kebal kritik dan hukum,” tegas Surya dalam pernyataan tertulis, Jumat (7/6/2025).

Menurut Surya, perlindungan terhadap citizen journalist memang diakui dalam semangat demokrasi, namun tetap ada koridor etik, transparansi identitas, dan pertanggungjawaban konten. Jika sebuah akun ingin disebut sebagai bagian dari jurnalisme warga, maka minimal harus memiliki keterbukaan struktur pengelola, box redaksi, dan mekanisme koreksi, walau itu di blog, fanpage, atau kanal medsos.

“PalakatSulut sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mereka tidak memahami literasi informasi digital, tapi percaya diri memainkan peran jembatan aspirasi rakyat. Ini bukan jurnalisme, tapi agitasi semu. Jangan jadikan payung hukum sebagai topeng. Kalau tidak paham fundamental citizen journalism, Anda sedang bermain-main dengan neraka,” ujarnya tegas.

Ia menambahkan, ketika konten yang disebarkan mengandung tuduhan sepihak, tanpa bukti faktual, dan tidak bisa diverifikasi, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap UU ITE maupun Kode Etik Jurnalistik. Lebih celaka lagi jika tidak memiliki entitas hukum atau identitas penanggung jawab.

“Ini bukan kerja citizen journalist. Ini gaya buzzer liar yang tidak mau bertanggung jawab tapi ingin dianggap bermartabat. Kalau memang ingin jadi CS, buka halaman redaksi, tunjukkan siapa pengelolanya, dan terima segala konsekuensi etik dan hukum,” tandasnya.

Surya juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan akun-akun yang mengklaim diri sebagai media rakyat, tetapi tidak taat pada prinsip dasar jurnalisme. Kritik, menurutnya, adalah bagian sehat dalam demokrasi — tapi harus dilakukan dengan itikad baik, metode yang benar, dan fakta yang kuat.

“Kebebasan berekspresi bukan kebebasan menyebar keresahan. Jangan salahkan hukum ketika Anda sendiri tidak tahu batasnya. Nanti lihat saja ke depan, jika terus begini, PalakatSulut sedang bermain api dalam gelombang digital yang tak ramah bagi mereka yang sembrono,” pungkasnya.

🔎 Catatan Redaksi:

Fenomena media sosial dan citizen journalism yang tak teredukasi harus menjadi pelajaran bersama. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik, tapi juga harus dibarengi dengan disiplin informasi dan tanggung jawab hukum.