Kegiatan yang dilakukan JWS-IvanSa selama empat tahun kepemimpinan.(Ist) |
Berbagai perubahan yang sudah terlihat nyata antara lain, perbaikan jalan dan jembatan, dimana sejak tahun 2013 sampai dengan akhir 2016 jalan yang laston/HRS sepanjang 279,29 Km, lapen sepanjang 125,87 Km, pembentukan badan jalan sepanjang 76,108 Km, pelebaran badan jalan sepanjang 35,123 Km, pembangunan dua unit jembatan dan pemeliharaan 10 unit jembatan.
“Disamping itu, Minahasa memperoleh dukungan juga dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk perbaikan dan peningkatan jalan serta jembatan,” ungkap Bupati JWS didampingi Wabup IvanSa.
Selain itu, lanjut JWS-IvanSa, sarana dan prasarana perekonomian, dimana sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tercatat sudah terbangun tiga unit pasar tipe A dan empat unit pasar tipe B yang didukung dengan terbangunnya terminal tipe C yang representatif di ibu kota Kabupaten Tondano.
Sementara itu, kata Bupati JWS, di sektor kesehatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan, nampak perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan terbangunnya 15 unit Puskesmas baru yang representatif dudukung ketersediaaan tenaga medis, baik dokter PTT daerah maupun PTT pusat.
“Di samping itu didukung pula dengan pengadaan ambulance yang baru sebanyak 12 unit. Demikian halnya Rumah Sakit Umum (RSU) DR Sam Ratulangi Tondano juga memperoleh sentuhan pembangunan yang sangat signifikan baik ruang ICU, ruang perawatan maupun kantor pelayanan,” sebut JWS.
“Hal ini terus dibenahi untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Minahasa yang kurang mampu, maka sejak tahun 2014 Pemda Minahasa telah menganggarkan dana dalam APBD untuk program Jamkesda, dimana untuk tahun 2017 ini tercatat sebanyak 15.000 jiwa yang terproteksi,” imbuhnya.
Untuk sektor pendidikan selang empat tahun berjalan telah pula dilakukan perbaikan dan pembangun insfrastrutur pendidikan yang tersebar di Kabupaten Minahasa. Sejalan dengan itu, peningkatan kompetensi dan kapabilitas guru pun senantiasa memperoleh perhatian tersendiri.
Tidak hanya itu, sektor pertanian dalam arti luas juga memperoleh perhatian dan sentuhan khusus, terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Minahasa yang pada umumnya bergerak di pertanian.
Kemudian, untuk infrastruktur pemerintahan tercatat sampai saat ini sudah dilakukan rehabilitasi kantor bupati yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan. Selain itu, kantor Dinas Pencatatan Sipil maupun Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperoleh perhatian tersendiri dengan dibangunnya Kantor pelayanan yang representatif diikuti dengan perbaikan metode pelayanan memudahkan masyarakat.
“Sementara itu, untuk memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan telah pula direhabilitasi gedung BPU Tondano yang melengkapi keberadaan Wale Ne Tou Tondano,” tuturnya.
Selanjutnya, melihat kondisi alam Minahasa yang kaya akan objek wisata dan budaya, maka pemerintah juga telah memberikan sentuhan pembangunan antara lain dengan membangun Taman Kota DR Sam Ratulangi Tondano dan Benteng Moraya sebagai land mark Kota Tondano, dimana walaupun kedua objek pariwisata tersebut belum rampung secara keseluruhan, tetapi telah menimbulkan animo masyarakat untuk ikut menikmati keindahan kedua objek tersebut yang terlihat dari makin banyaknya masyarakat yang berkunjung di lokasi tersebut.
“Demikian halnya di Kota Langowan juga dibangun Taman Cita Waya yang akan menjadi sarana pendukung bagi aktivitas masyarakat. Ini makin melengkapi objek wisata di Minahasa yang sudah berkembang sebelumnya seperti Bukit Kasih,” tambah Bupati JWS.
Khusus pemerintahan, lanjut JWS dan IvanSa, selain melakukan reformasi birokrasi melalui penataan struktur dan kultur pemerintahan, juga diikuti dengan peningkatan take home pay Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat memberikan ruang bagi ASN untuk hidup layak.
“Reformasi birokrasi tersebut sudah mulai menunjukkan peningkatan dari aspek kinerja yang tercermin dari peningkatan PAD dari tahun 2013 sampai 2016 yakni tercatat 2013 baru mencapai Rp31.256.376.000 meningkat menjadi Rp75.084.091.894,” urai keduanya.
Peningkatan ini diikuti pula dengan semakin meningkatnya APBD Kabupaten Minahasa yaitu pada tahun 2013 baru mencapai Rp804.942.568.878 menjadi Rp1.307.154.121.966 pada tahun 2016. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dengan menerapkan prudencial management serta ditopang dengan mekanisme yang makin transparan dan akuntabel telah memberikan kontribusi bagi diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut, sejak tahun 2014 dan 2015.
“Kinerja keuangan ini terakumulasi dengan kinerja pembangunan daerah yang makin baik sehingga Minahasa juga memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2015 sebesar Rp39 miliar dan 2016 sebesar Rp49 miliar,” jelas JWS.
Di sisi lain, untuk penataan pemerintahan desa maka telah dilakukan reformasi sistem pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang lebih efisien, lebih demokratis dan bermartabat dengan tidak lagi memberikan ruang untuk pesta pora para calon ataupun praktek-praktek yang menimbulkan high cost bagi calon.
“Dalam kenyataannya pelaksanaan Pilhut gelombang pertama tahun 2016 sebanyak 80 desa berhasil dilaksanakan dengan baik dan sukses. Sementara itu, pelaksanaan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini telah ikut memacu tumbuh dan berkembangnya pembangunan di desa, dimana dana desa yang ditransfer ke desa yang ditopang dengan ADD yang ada telah ikut menstimulasi berkembangnya ekonomi desa. Tercatat sampai dengan tahun 2017 ini semua desa di Minahasa APBDes-nya mencapai lebih dari Rp1 miliar,” urainya.
Dari aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, terlihat perkembangan yang sangat positif, dimana kondisi kehidupan masyarakat Minahasa makin kondusif, aman dan damai. Sejak tahun 2015 Pemkab Minahasa terus memberikan himbauan kepada seluruh jajaran dari kabupaten sampai desa dan kelurahan untuk menjadi contoh dan teladan dengan tidak menyediakan minuman beralkohol dalam berbagai acara keramaian maupun pengucapan syukur maupun Natal.
Disamping itu, dengan bantuan Polda Sulut juga telah ditetapkan desa percontohan bebas Miras di Minahasa. Kondisi yang kondusif ini pula yang mendorong munculnya berbagai investasi di Minahasa baik restoran, pertokoan, waralaba serta berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi Minahasa yang makin baik sehingga pemerintah pusat mempercayakan Kabupaten Minahasa sebagai tuan rumah pelaksanaan Natal Nasional tahun 2016 yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Djoko Widodo beserta para menteri dan pejabat pusat lainnya.
“Momentum religius ini sukses digelar di Minahasa, sehingga Pemprov Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey menetapkan Minahasa sebagai tuan rumah pelaksanaan Paskah Nasional yang akan dihadiri pula oleh delegasi dari berbagai negara tetangga,” sambungnya.
Di sisi lain, perkembangan positif ini telah ikut mendorong perkembangan ekonomi makro Kabupaten Minahasa yang ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah mencapai 6,17 persen, PDRB atas harga berlaku mencapai 12.030.503.2,0.
Sementara itu, perkembangan positif selama empat tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati Minahasa telah memperoleh berbagai penghargaan antara lain, DID selama dua tahun, penghargaan Swasti Saba dari Menteri Kesehatan, sertifikat Wahanan Tata Nugraha (WTN) dari Menteri Perhubungan, sertifikasi Cengkih Minahasa dari Kementerian Hukum dan HAM, juara satu lomba desa tingkat nasional regional tiga oleh Desa Kanonang II, juara satu kabupaten kota bidang akuntabilitas dari Kepala BNPB Nasional, Jamkesda Award, Adikarya Pangan Nusantara dari Menteri Pertanian serta berbagai penghargaan lainnya. (advertorial)
Tidak ada komentar