TELEGRAF-Kordinator Kontras, Haris Azhar mengusulkan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan agar membentuk komite kepresidenan yang bertugas membahas soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah selama 40 tahun terakhir ini belum ada penyelesaiannya.
“Apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak terkonsolidasi dengan baik. Karena kabinet dan pejabat berganti sehingga tak terkonsolidasi. Akibatnya para korban pelanggaran HAM belum memperoleh keadilan dari Aceh hingga Papua,” kata Haris, Rabu (16/11) 2016.
Komite Kepresidenan ini, lanjut Haris, nantinya bekerja dalam kurun waktu tertentu untuk merumuskan penyelesaian hukum pelanggaran HAM langsung kepada presiden.
Komite ini bukan penegak hukum. Komite ini merumuskan satu kebijakan buat presiden untuk penyelesaian hukum kasus HAM. Kemudian baru presiden memerintahkan institusi-institusi terkait untuk mengerjakan bagiannya,” ujanya. (amie)
Tidak ada komentar