Merasa Diadili di Forum RDP, Kakanwil ATR/ BPN Sulut Bakal Mengadu ke Komnas HAM

TELEGRAFNEWS – Suasana forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat pemilik lahan yang menjadi “korban” pembangunan jalan tol Manado – Bitung, di kantor DPRD Bitung, menjadi panas.

RDP yang awalnya berlangsung kondusif, berubah tegang, penyebabnya, adalah ketidakpahaman kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agraria Tata Ruang kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rouland P. S terkait undangan yang diterimanya, Rabu (22/2) 2017.

Ketua komisi C DPRD Kota Bitung Boy Gumolung yang memimpin RDP tersebut sudah berulang kali menjelaskan apa maksud dari RDP tersebut dan apa tujuan diundangnya Kakanwil ATR/BPN agar hadir pada RDP itu.

Sebelumnya Baca:  Hemmm..! Kakanwil ATR/BPN Sulut Dinilai Tak Paham Mekanisme RDP

” Undangannya untuk rapat dengar pendapat pak, bukan rapat kerja. Jadi kita hadir disini dalam rangka mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat terkait persoalan pembebasan lahan jalan tol,” jelas Gumolung.

Akan tetapi, penjelasan legislator Bitung ini sepertinya tidak bisa dipahami oleh Rouland, sehingga dirinya menganggap telah terjadi pengadilan rakyat terhadapnya.

“Saya tidak terima ini, hak asasi saya telah dilanggar dan saya akan laporkan ini ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena disini saya seakan diadili bersalah oleh masyarakat,” jelasnya.(arham licin)