Pendatang Pengaruhi Tingkat Kemiskinan Bitung

TELEGRAF-Jurus jitu Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK-RI) Puan Maharani untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, sepertinya masih jauh dari harapan jika tak dibarengi dengan sinergi plus keinginan keras pemerintah daerah.

Di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara misalanya, data 2014 atau rekapan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung, mencatat sebanyak 12.650 warga miskin dari 202.650 total penduduk.

Sementara program pemerintah pusat dalam hal ini Menteri PMK hanya sanggup membantu sebesar 0,8%, atau sebanyak 2008 kepala keluarga (KK) dari total penduduk miskin di Bitung. Adapun program jitu itu meliputi tiga aspek, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga harapan (PKH).

“Untuk sementara, tiga aspek itu menjadi modal utama kami menekan kemiskinan. Karenanya dibutuhkan juga terobosan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan,” kata Puan, pada kunjungan kerjanya ke Bitung, Sabtu, (24/9) kemarin.

Kepala Seksi Sosial BPS Kota Bitung Lexi Tigau dikonfirmasi mengatakan, bila diamati data kemiskinan empat tahun terakhir (2011-2014), memang ada penurunan, tapi agak lambat. “Ada penurunan kemiskinan cuma agak lambat. Tapi setidaknya, ada perubahan,” ujar Lexi.

Dia menjelaskan, Tahun 2011 angka kemiskinan 16.093 atau turun 8,46% dari tahun sebelumnya, memasuki tahun 2012 juga turun 7,45%. Kemudian turun lagi 6,45% di 2013, dan lagi di 2014, yakni 6,24%. “Artinya jika kita amati penurunan ini, itu menandakan dari segi ekonomi masyarakat mulai membaik,” jelasnya.

Adapun beberapa poin pendataan kemiskinan BPS, yakini melihat konsumsi dan non konsumsi masyarakat. Kemudian mencatat dan mengamati pendatang baru, baik yang bekerja maupun sebaliknya.  “Tapi dari data yang kami miliki, Bitung itu banyak pendatang baru dan tak sedikit yang belum bekerja,” pungkasnya.

Lain halnya dengan pendapa Dharma Baginda, salah satu LSM Bitung ini mengaku, survey BPS Bitung tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Menurutnya, meski dalam perkembangan kota terdapat pembangunan perusahaan-perusahaan industri bukan menjadi jaminan angka pengangguran makin sedikit.  “Hal ini karena penduduk Kota Bitung berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa setiap bulan Kota Cakalang ketambahan seribuan penduduk pendatang,” jelas Dharma.

Hal inilah yang memicu jumlah kemiskinan atau pengangguran tidak mengalami perubahan dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. “Di lapangan juga kami melihat, masih ada puluhan ribu tenaga kerja belum ditetapkan sebagai karyawan tetap, sehingga berdampak pada pengangguran dan mempunyai efek peningkatan kriminalitas. Apalagi belum lama ini industri perikanan banyak tutup,” ungkap Dharma.

Menanggapai hal tersebut, Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban mengatakan, tak dipungkiri bila Bitung terus ketambahan pendatang. “Bitung kan ibarat gula dan semut, Bitung itu gula,” katanya.

Tapi setidaknya, kata dia, meski penduduk tumbuh tapi kemiskinan menurun. Satu dari beberapa strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah disiapkannya koperasi.

“Koperasi ini memiliki dana yang bisa digulirkan ke para calon dan pelaku usaha. Termasuk kesehatan digratiskan, pendidikan, dan masih banyak lainnya,” terang Lomban..

Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bitung, mencatat pertumbuhan penduduk naik 3% dari total penduduk setiap tahunnya. Sementara rata-rata pendapatan warga sudah jauh lebih dari angka kemiskinan.

“Mungkin bila ada, itu karena migrasi yang berharap mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat,” kata Lomban.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantir megatakan, ada dua aspek penting penuntasan kemiskinan. Yakni Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan  organisai lintas masyarakat yang mengawal program program kemiskinan (Pronangkis). “Dari kedua aspek itu disiapkan puluhan fasilitator Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP),” terang Maurits.

Lanjutnya, ada 55 fasilitator yang akan bertugas di Bitung pada 69 kelurahan yang dibagi atas sembilan tim. Cara lain, akan mengintervensi pendidikan, kesehatan, lapangan usaha dan infrastruktur. Dijelaskan Mantiri, dipendidikan akan dicari data akurat yg belum sekolah untuk wajib belajar 12 tahun demi kesejahteraan, selain itu akan diberikan keterampilan.  

Di sisi lapangan usaha, baik diciptakan para investor maupun dalam rangka ekonomi kreatif, akan dikembangakan bantuan permodalan usaha, ada dari APBD, APBN dan perbankan. “Karena itu bagi warga yang anaknya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi silahkan melapor pada tim kami,” ungkap Maurits.(mardi)